LIPUTAN9.ORG - Raut kebahagiaan terpancar dari ratusan guru honorer non-PG P2 (non passing grade prioritas 2, red) dan P3 (prioritas 3, red) Kabupaten Cirebon usai melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon di ruang Nyi Mas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Senin (28/11/2022).
Pasalnya, keinginan mereka agar guru honorer non-PG P2 dan P3 ini diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui sistem asesmen disetujui Pemkab Cirebon.
Ketua Forum Guru Honorer Non-PG P2 dan P3, Komarudin, mengatakan, dalam audiensi tersebut pihaknya meminta Pemkab Cirebon agar 1.500 guru honorer, khususnya PG P2 dan P3 bisa dituntaskan di tahun 2023 nanti.
“Apa yang kami minta untuk 1.500 itu, alhamdulillah disetujui oleh Pak Bupati Cirebon, dan kami meminta khususnya untuk guru honor yang PG P2 maupun P3 ini dituntaskan di tahun 2023 tanpa tes langsung diangkat,” ujar Komarudin usai audiensi.
Artinya, kata Komarudin, mekanisme tes yang diinginkan pihaknya adalah berupa observasi atau asesmen dan langsung pemeriksaan administrasi. Menurutnya, kegagalan yang dialami para guru honorer PG dalam seleksi terdahulu adalah karena tidak adanya afirmasi usia di tahun 2021 kemarin.
Karenanya, di tahun 2022 ini Pemkab Cirebon secara otomatis hanya mengusulkan honorer PG kategori P1, yakni hanya 971 orang.
“Teman-teman ini posisinya karena tidak mendapatkan afirmasi, kalau dari segi nilai (seleksi CAT, red) teman-teman sangat mumpuni. Jadi tidak ada teman-teman ini yang bodoh, semuanya sangat mumpuni hanya rejeki dan keberuntungannya belum berpihak,” kata Komarudin.
Dari sisi pengabdian, ia mengungkapkan, guru honorer Non PG tersebut rerata sudah mengajar hingga puluhan tahun. Dari mulai 15 tahun, 10 tahun, 21 tahun hingga ada yang sudah 30 tahun.
Ia berharap, di tahun 2023 nanti guru honorer, khususnya Non PG P2 dan P3 bisa langsung terangkat tanpa tes.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, menyampaikan, pihaknya sangat mendukung seluruh guru honorer Non PG tersebut diangkat menjadi PPPK.
Karena bagaimanapun, hal itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Cirebon.
Dari hasil konsultasi dengan Dirjen GTK Kemendikbud, kata dia, sebanyak 1239 orang yang masih menjadi honor biasa di sekolah karena tidak lolos Passing Grade (PG).
“Yang disediakan untuk 2023 yang PG itu 971 orang dan sudah selesai, sedang proses peng-SK-an. Tinggal yang belum (Non PG, red) itu. Untuk yang 1500 itu memperhitungkan formasi lainnya juga,” terangnya seraya berharap agar mereka diangkat semua menjadi PPPK.
Di tempat yang sama, Bupati Cirebon, H Imron, mengatakan, berdasarkan masukan dari SKPD terkait, para guru honorer Non PG tersebut diperkirakan bisa diangkat semua menjadi PPPK. Pasalnya, sesuai informasi dari Dinas Pendidikan, pada tahun 2023 nanti akan ada sekitar 800-an guru yang pensiun.
Sehingga, pihaknya pun sudah memperhitungkan APBD untuk menggaji mereka.
“Tadi mengenai APBD sudah diperhitungkan karena banyak juga yang pensiun. Jadi honorer ini bisa diangkat. Kami akan berikhtiar mudah-mudahan guru honorer Non PG ini bisa diangkat menjadi PPPK,” ungkapnya.***
